Mencegah
Dominasi Korporasi Terhadap Negara
Pemilu kembali gempita. Rakyat kembali berharap. Partai-partai kembali panen mahar politik. Para calon penguasa kembali tebar janji kosong. Tim sukses kembali menangguk untung. Itulah gambaran menjelang Pemilukada serentak 2017.Demokrasi dan Kapitalisme
Sebagian besar umat Islam
tertipu dengan demokrasi. Mereka menganggap demokrasi sekadar cara memilih
pemimpin. Karena itu banyak umat Islam menerima demokrasi sekaligus terlibat
aktif dalam proses demokrasi. Tentu dengan harapan bisa memperjuangkan kepentingan
Islam dan umatnya; harapan akan datangnya pemimpin yang bisa membawa kemenangan
bagi Islam dan umat Islam.
Namun, harapan itu
meleset. Alih-alih bisa memajukan Islam dan umatnya, bahkan kondisi umat Islam
makin hari makin parah. Urusan dunia saja tidak kunjung membaik. Hidup makin
susah. Ratusan juta rakyat, tentu saja mayoritasnya Muslim, termasuk kategori
miskin. Harga-harga sembako makin melambung. Pekerjaan sulit didapat. Pajak
makin menggila. Pendidikan dan kesehatan makin membebani. Di sisi lain kekayaan
alam yang melimpah, emas, tembaga, minyak dan gas diserahkan kepada asing.
Jurang menganga antara kaya dan miskin makin melebar. Segelintir orang menjadi
super kaya. Mayoritas rakyat hidup miskin. Di pihak lain korupsi berjamaah di
seluruh level kekuasaan makin intensif.
Bagaimana dengan kemajuan
Islam yang diharapkan? Sungguh mengecewakan. Kasus-kasus pelecehan Islam makin
merajalela. Dengan berbagai modus dan tujuan, para penista Islam bermunculan.
Ada yang ngaku nabi,
Imam Mahdi atau guru spiritual. Yang paling baru tentu saja ulah bakal calon
petahana gubernur Jakarta, Ahok. Dia mengacak-acak Islam seenak perutnya.
Berulang dia melakukan itu hingga dia melecehkan al-Quran dan ulama.
Semua itu terjadi di
depan hidung para penguasa yang notabene dipilih oleh rakyat. Tentu
mayoritasnya umat Islam. Para penguasa itu berdiam diri terhadap semua
keburukan yang terjadi. Penguasa sama sekali tidak seperti yang diharapkan.
Mereka tidak muncul sebagai pembela Muslim dan Islam. Bahkan tidak jarang
kebijakan penguasa justru merugikan rakyat serta menguntungkan asing. Mengapa?
Kapitalisme! Itulah
jawabannya. Ideologi ini lahir dari akidah sekularisme (pemisahan agama dari
Negara). Ideologi ini menjadikan uang sebagai panglima dan menghalalkan segala
cara untuk meraih tujuan. Gara-gara Kapitalisme, negara sekular ini menerapkan
ekonomi liberal dan politik demokrasi. Ideologi ini meniscayakan pemilik uang
menguasai semuanya, baik ekonomi maupun politik. Ujung dari segala proses
bermasyarakat dan bernegara berpangkal pada kepentingan para pemilik modal.
Alhasil, demokrasi bukan
sekadar cara memilih pemimpin. Demokrasi merupakan cara ideologi kapitalis
untuk menguasai panggung politik.
Demokrasi:
Dari, oleh dan untuk Pemodal
Sudah menjadi rahasia
umum bahwa proses demokrasi sangat mahal. Untuk Pemilu 2014, misalnya, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) mendapat alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara
Tahun 2014 sebanyak Rp 14,4 triliun.
Dana pesta demokrasi juga
harus dirogoh mahal oleh peserta Pemilu. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan bahwa seorang calon
anggota legislatif DPR wajarnya mengeluarkan rata-rata dana sebesar Rp 1,18
miliar (Sumber: Antara, LPEM FE
UI).
Teguh Dartanto selaku
peneliti LPEM menyebutkan, besarnya anggaran Pemilu seorang caleg menyebabkan
potensi tindakan korupsi ketika terpilih.
Semakin tinggi jabatan
yang diperebutkan semakin tinggi pula biaya kampanye yang dikeluarkan. Total
belanja iklan capres di media massa (Cetak, Televisi dan Radio) mencapai Rp
123,54 miliar. Dengan rincian kubu Jokowi-Kalla menghabiskan Rp 61,94 miliar
untuk iklan. Adapun kubu Prabowo-Hatta menghabiskan Rp 61,41 miliar. Angka
belanja iklan para capres 2014 belum dihitung biaya iklan di media online. Angka belanja iklan di
atas pun hanya dihitung di lima kota.
Pada titik inilah
kepentingan pemodal bertemu. Para kandidat baik caleg maupun calon kepala
daerah dan calon presiden membutuhkan dana sangat besar. Adapun para pemodal
membutuhkan pengistimewaan dari penguasa. Jadilah para pemodal sebagai investor
Pemilu. Mereka membiayai kandidat untuk imbalan KKN (korupsi, kolusi dan
nepotisme). Karena itu sudah menjadi kewajiban penguasa yang menang Pemilu
untuk mengabdi kepada investornya. Terbitlah berbagai regulasi yang menguntungkan
mereka. Tepatlah dikatakan bahwa demokrasi itu bukan “dari, oleh dan untuk
rakyat”; namun demokrasi “dari, oleh dan untuk pemodal”.
Bentuk konkret
persekongkolan antara penguasa dan pemodal adalah banyaknya UU produk DPR yang
menguntungkan asing. Anggota DPR Eva Kusuma Sundari kepada Tempo interaktif mengatakan,
“Ada 76 undang-undang yang draft-nya
dilakukan pihak asing,” kata Eva. Eva mengatakan, temuan ini diperoleh dari
sumber Badan Intelijen Negara. Puluhan UU dengan intervensi asing itu dilakukan
dalam 12 tahun pasca reformasi. Inti dari intervensi ini adalah upaya
meliberalisasi sektor-sektor vital di Indonesia. Contohnya: UU tentang
Migas, Kelistrikan, Pebankan dan Keuangan, Pertanian, serta Sumber Daya Air.
Menurut
Eva, akibat intervensi itu telah dirasakan masyarakat kini.
Contohnya dalam industri perbankan dan pertanian. Di industri perbankan,
aset bank nasional masih miskin. Pada bidang pertanian, nasib petani makin
rentan. “Kita sangat tergantung pada impor akibat liberalisasi yang dilakukan,”
ujarnya.
Jelas, penyebab
kehancuran negeri ini adalah ideologi dan sistem kapitalis (ekonomi liberal dan
politik demokrasi).
Negara dengan penguasa
boneka hanya menjadi regulator. Dengan regulasi pesanan pemodal. Kekayaan alam
menjadi milik swasta. Dengan alasan negara tak punya dana maka semua sektor
publik yang menguasai kehidupan rakyat diswastanisasi, dari hulu sampai hilir;
termasuk air bersih, listrik, BBM, pendidikan bahkan kesehatan. Untuk
penyelenggaraan negara, penguasa pun memeras rakyat dengan pajak yang mencapai
80% pendapatan dalam APBN.
Ideologi sekular
mengharuskan negara berdiri netral terhadap semua agama dan keyakinan. Agama
tidak boleh mengatur negara, termasuk Islam yang menjadi agama bagi mayoritas
penduduk negeri ini. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan
telah disingkirkan secara permanen oleh negara. Akibatnya, kehidupan umat Islam
makin hari makin jauh dari agamanya.
Islam
Mencegah Dominasi Pemilik Modal Terhadap Negara
Bagaimana Islam
menyelesaikan semua karut-marut kehidupan di negeri ini? Bagaimana cara Islam
agar penguasa, yakni Khalifah, yang terpilih bukan antek pengusaha, namun
benar-benar pelayan umat?
1.
Kedaulatan di tangan syariah.
Kedaulatan adalah di
tangan syariah (as-siyâdah li asy-syar’i).
Kedaulatan di tangan
syariah itu berarti, hanya Allah SWT saja yang berhak menetapkan hukum bagi
manusia (lihat, misalnya: QS al-An’am: 57; QS asy-Syura: 10) (Shalah ash-Shawi, Nazhariyah as-Siyâdah wa Atsaruha ‘ala Syar’iyyah
al-Anzhimah al-Wadh’iyyah, hlm. 31-32).
Dengan demikian, secara
otomatis syariahlah yang menentukan segalanya, bukan manusia seperti dalam
sistem demokrasi. Karena itu siapapun penguasanya tidak berwenang membuat UU yang
bertentangan dengan syariah. Para pengusaha tidak bisa mengintervensi pembuatan
UU agar memberikan pengistimewaan kepada mereka. Anggota Majelis Umat juga
tidak bisa mengintervensi Khalifah atas kepentingan para pengusaha. Misal, UU
tentang khamar atau miras. Miras jelas dalam Islam haram. Itu pasti dan
disepakati seluruh umat Islam sepanjang masa. Karena itu semua bentuk miras
dilarang, termasuk pabriknya dan distribusinya. Dalam hal pengelolaan kekayaan
umum seperti tambang migas dll, para pengusaha juga tidak bisa menekan penguasa
agar memberi mereka kewenangan mengelola tambang-tambang migas.
2.
Konsepsi kepemilikan umum
memutus rantai penjajahan dalam ekonomi oleh konglomerat.
Kepemilikan umum adalah
ijin Asy-Syâri’ kepada
masyarakat dalam memanfaatkan harta. Harta-harta ini terealisasi dalam tiga
jenis. Pertama: Harta
yang dinilai sebagai bagian dari fasilitas umum, yang jika tidak tersedia untuk
masyarakat maka mereka akan terpecah atau berselisih dalam mencarinya. Kedua: Tambang yang berlimpah. Ketiga: Sesuatu yang tabiat
pembentukannya menghalangi individu untuk menguasainya. Nabi saw. bersabda:
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءٌ
فِيْ ثَلَاثٍ: اَلْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ
Manusia
berserikat dalam tiga hal: air, padang dan api (HR Abu
Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan al-Baihaqi).
Itu artinya, air (seperti
sungai, laut, pantai, danau); padang yang luas di gunung, dataran, sabana dan
hutan; api dengan makna sumber api seperti hutan kayu, tambang batubara, minyak
dan gas; semuanya adalah milik umum. Artinya, barang-barang itu dan apa yang
dihasilkan darinya termasuk harta yang dimiliki oleh semua individu rakyat
secara bersama. Semuanya dimungkinkan untuk memanfaatkannya secara langsung
atau melalui pengaturan tertentu yang dilakukan oleh negara.
Adapun tambang mineral
yang tidak terputus, yakni depositnya besar, Imam at-Tirmidzi telah
meriwayatkan dari Abyadh bin Hamal: bahwa
ia pernah menghadap Rasulullah saw. dan meminta tambang garam. Lalu beliau
memberikan tambang itu kepada dia. Ketika ia hendak pergi, seseorang dari
majelis berkata, “Tahukah Anda apa yang Anda berikan? Tidak lain Anda
memberikan kepada dia sesuatu laksana air yang terus mengalir.” Ia (perawi)
berkata, “Lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia.” (HR
at-Tirmidzi).
Air yang terus mengalir,
yakni tidak terputus, menyerupakan garam (yaitu mineral) dengan air yang terus
mengalir karena tidak terputus. Hal itu menunjukkan bahwa mineral semisal
ini—tambang berbagai mineral seperti besi, tembaga, fosfat, uranium, emas,
perak dan lainnya—termasuk sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh individu.
Sistem Islam memastikan
agar rakyat memperoleh kesejahteraan yang menjadi haknya. Kekayaan alam milik
umum tidak boleh sama sekali dikuasai swasta. Apalagi swasta asing. Karena itu
Khalifah tidak berhak menyerahkan pengelolaan migas, misalnya, kepada para pengusaha.
Tambang emas di Papua, misalnya, harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan
rakyat. Hal ini dengan sendirinya akan mampu menjauhkan para penguasa menjalin
KKN dengan pengusaha.
3.
Sikap tegas memberantas
korupsi dan kolusi.
Dengan penerapan syariah
Islam sebagai satu-satunya sistem hukum tunggal di negeri ini, syariah Islam
akan dapat memainkan perannya yang sangat efektif untuk memberantas korupsi,
baik peran pencegahan (preventif) maupun penindakan (kuratif).
KH Muhammad Shidiq
al-Jawi menjelaskan bahwa secara preventif paling tidak ada 6 (enam) langkah
untuk mencegah korupsi menurut syariah Islam sebagai berikut:
Pertama:
Rekrutmen SDM aparat negara wajib berasaskan profesionalitas dan integritas,
bukan berasaskan koneksitas atau nepotisme. Dalam istilah Islam, mereka yang
menjadi aparatur peradilan wajib memenuhi kriteria kifayah (kapabilitas) dan
berkepribadian Islam (syakhshiyah islamiyah). Nabi
saw. pernah bersabda,”Jika urusan diserahkan
kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Hari Kiamat.” (HR al-Bukhari).
Kedua:
Negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Khalifah
Umar bin Khaththab selalu memberikan arahan dan nasihat kepada bawahannya. Umar
pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy’ari, “Kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan
hari ini sampai besok.”
Ketiga:
Negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya. Sabda
Nabi saw, “Siapa saja yang bekerja
untuk kami, tapi tak punya rumah, hendaklah dia mengambil rumah. Kalau tak
punya istri, hendaklah dia menikah. Kalau tak punya pembantu atau kendaraan,
hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan.” (HR Ahmad).
Abu Ubaidah pernah
berkata kepada Umar,” Cukupilah para
pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat.”
Ketiga: Islam
melarang menerima suap dan hadiah bagi para aparat negara. Nabi saw. bersabda, “Siapa saja yang menjadi pegawai kami dan sudah kami beri
gaji, maka apa saja ia ambil di luar itu adalah harta yang curang.” (HR Abu Dawud).
Tentang hadiah kepada
aparat pemerintah, Nabi saw. berkata, “Hadiah
yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang
diterima hakim adalah kekufuran.” (HR Ahmad).
Keempat: Islam
memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. Khalifah Umar
bin al-Khaththab ra. pernah menghitung kekayaan para pejabat pada awal dan
akhir jabatannya.
Kelima:
Adanya teladan dari pimpinan. Manusia cenderung mengikuti orang terpandang
dalam masyarakat, termasuk pimpinannya. Islam menetapkan kalau seseorang
memberi teladan yang bagus, dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang
meneladaninya. Sebaliknya, kalau memberi teladan yang buruk, dia juga akan
mendapatkan dosa dari yang mengikutinya.
Keenam:
Pengawasan oleh negara dan masyarakat. Khalifah Umar bin Khaththab langsung
dikritik oleh masyarakat ketika akan menetapkan batas maksimal mahar sebesar
400 dirham. Pengkritik itu berkata, “Engkau
tak berhak menetapkan itu, hai Umar.”
Kalau memang korupsi
telah terjadi, syariah Islam mengatasinya dengan langkah kuratif dan tindakan
represif yang tegas, yakni memberikan hukuman yang tegas dan setimpal. Hukuman
untuk koruptor masuk kategori ta’zir, yaitu
hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuknya mulai dari
yang paling ringan, seperti nasihat atau teguran, sampai yang paling tegas,
yaitu hukuman mati. Berat-ringannya hukuman disesuaikan dengan berat ringannya
kejahatan (Abdurrahman al-Maliki, Nizhâm
al-‘Uqûbât, hlm. 78-89).
Pemilu
Murah
Dalam Negara Khilafah
hanya khalifah yang dipilih. Bisa dipilih langsung oleh rakyat maupun melalui
perwakilan umat Islam di Majelis Umat. Adapun kepala daerah seperti para wali
(gubernur) dan para amil (setingkat bupati) ditunjuk oleh Khalifah. Itu pun
tidak regular karena masa jabatan Khalifah tidak dibatasi. Selama Khalifah
konsisten menerapkan syariah Islam secara kâffah maka
dia bisa menjabat sampai seumur hidup.
Para anggota Majelis Umat
yang merupakan representasi rakyat bisa dipilih melaui Pemilu atau tidak.
Teknisnya bisa ditentukan mana yang paling tepat. Namun, yang pasti tidak ada
kepentingan para pengusaha kepada mereka untuk membuat UU pesanan karena fungsi
Majelis Umat bukan membuat hukum.
Dengan demikian sistem
Khilafah meniscayakan Pemilu yang murah, namun menghasilkan penguasa yang
mumpuni dan pasti berpihak kepada rakyat. Sebab, ia hanya menjalankan syariah
Islam yang sudah fixed.
Karakter syariah Islam adalah menyejahtrakan seluruh rakyat. Inilah solusi
sesungguhnya.
WalLâhu a’lam. [Abu Zaid]
Komentar